Dongeng masa kecil selalu berhenti pada akhir yang seragam: sepasang kekasih menikah dan hidup bahagia selamanya. Namun, bagi sebagian Generasi Muda pada hari ini, narasi happily ever after itu perlahan memudar, tergantikan oleh tren “Marriage Is Scary” yang riuh berseliweran di media sosial. Diiringi penggalan lirik peringatan dari lagu Stop the Wedding lantunan Ashe—”The warning signs are flashing now / Stop the wedding”—berbagai unggahan video pendek kini menjadi ruang pengakuan kolektif bagi perempuan muda.
Lagu tersebut bukan lagi sekadar nyanyian patah hati, melainkan berevolusi menjadi simbol keresahan perempuan dalam membayangkan kehidupan setelah memasuki gerbang pernikahan.
Fenomena ini dapat dengan mudah dibaca sebagai ketakutan terhadap komitmen. Namun, pembacaan tersebut belum cukup untuk menjelaskan beragam keresahan yang muncul. Di balik keraguan yang meradang, terdapat gugatan yang jauh lebih besar terhadap ekspektasi sosial dan realitas hubungan yang timpang.
Bukan Sekadar Fobia Komitmen, Angka yang Berbicara
Jika ditelisik lebih jauh, ketakutan yang disuarakan Generasi Muda bukanlah isapan jempol belaka atau sekadar fobia komitmen, melainkan sebuah kewaspadaan rasional yang didukung oleh realitas statistik. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2024 mencatat fenomena yang sejalan: angka pernikahan di Indonesia menyentuh titik terendah dalam satu dekade terakhir.
Sepanjang tahun 2023, hanya tercatat sekitar 1,57 juta pernikahan, turun sangat drastis dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya yang selalu konsisten di atas angka 2,1 juta. Penurunan ini menjadi indikator nyata bahwa banyak anak muda mulai menunda atau mempertimbangkan ulang keputusan untuk menikah.
Keengganan tersebut sangat berkorelasi dengan realitas kekerasan yang masih menghantui ranah domestik. Alih-alih menjadi ruang aman, institusi pernikahan di Indonesia secara riil masih dibayangi oleh risiko yang mengkhawatirkan.
Hal ini dibuktikan dengan data terbaru dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2026. Sepanjang tahun 2025, tercatat ada 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan—angka tertinggi dalam satu dekade terakhir yang melonjak 14,07% dari tahun sebelumnya.
Yang lebih mengerikan, dari seluruh kasus di ranah personal, 83,70% di antaranya merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan kekerasan terhadap istri menjadi kategori yang paling banyak dilaporkan secara konsisten sejak tahun 2001.
Dengan rata-rata 19 pengaduan yang diterima setiap harinya, angka-angka ini menjadi bukti konkrit bahwa keraguan perempuan muda untuk (tidak) terburu-buru menikah adalah bentuk pertahanan diri yang sangat logis di tengah status Indonesia yang masih darurat KDRT.
Ilusi Happily Ever After dan Realita Beban Ganda
Meskipun tidak semua hubungan berujung pada kekerasan fisik, keresahan perempuan muda juga berakar pada dinamika keseharian yang tidak setara. Dari balik janji “hidup bahagia selamanya,” terdapat ekspektasi sosial mengenai pembagian peran gender yang sering kali merugikan.
Bagi banyak perempuan, institusi pernikahan sering kali menuntut adopsi pola hidup male-centered, di mana mereka diwajibkan memprioritaskan suami dan urusan domestik, sering kali dengan mengorbankan impian dan pilihan hidupnya sendiri.
Bahkan ketika perempuan memilih untuk tetap bekerja dan mengejar karier, mereka kerap dihadapkan pada beban ganda. Pembebanan tanggung jawab rumah tangga yang timpang membuat perempuan harus bekerja dua kali lipat—di ranah publik sekaligus mengurus total urusan domestik.
Kondisi tersebut yang membuat pernikahan dikhawatirkan berubah menjadi sangkar; sebuah sistem yang perlahan-lahan merenggut ruang gerak, kebebasan, dan otonomi perempuan atas dirinya sendiri.
Dari Red Flag hingga Perkawinan Anak: Masa Depan yang Dipertaruhkan
Ketimpangan relasi kuasa ini sebenarnya sudah sering muncul jauh sebelum janji pernikahan diucapkan. Perilaku posesif, manipulasi emosional, dan kontrol berlebihan dalam hubungan pacaran (yang kerap disebut sebagai red flag) ironisnya sering disamarkan dan diglorifikasi sebagai bentuk kasih sayang.
Membiarkan hubungan yang berat sebelah bukan perkara sepele. Pada titik terburuknya, kebiasaan mengontrol ini bisa berujung fatal hingga merenggut hak asasi seseorang.
Kasus yang lebih ekstrem, hilangnya otonomi perempuan dan pemaksaan kehendak mewujud dalam praktik perkawinan anak. Ketika pernikahan tidak dilandasi oleh kesiapan dan persetujuan penuh (consent), konsekuensinya sangat merusak. Perkawinan anak secara nyata memutus keberlanjutan pendidikan, memunculkan kerentanan kesehatan reproduksi, dan menutup rapat kesempatan anak perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya.
Kekhawatiran Generasi Muda terhadap kontrol berlebihan menegaskan satu hal penting: kebebasan menentukan arah masa depan—termasuk apakah, kapan, dan dengan siapa akan menikah—bukanlah sekadar masalah asmara, melainkan jaminan hak dan keselamatan nyawa.
Menolak Sangkar, Bukan Menolak Pernikahan
Kritik terhadap patriarki dan mencuatnya tren Marriage is Scary pada akhirnya tidak harus berujung pada penolakan mutlak terhadap institusi pernikahan. Tren ini justru membuka ruang diskursus yang amat krusial: bagaimana kita membedakan antara keberanian berkomitmen dengan kepatuhan buta pada sistem yang merugikan.
Perempuan Generasi Muda bukan memihak dengan anti-pernikahan, melainkan menolak keras jika ikatan tersebut harus dibayar dengan hilangnya hak, suara, dan ruang untuk bertumbuh.
Relasi yang sehat tidak pernah dibangun di atas kontrol salah satu pihak, melainkan atas dasar kesetaraan, persetujuan penuh (consent), dan saling menghormati batasan. Pada akhirnya, fenomena ini adalah sebuah alarm kesadaran.
Persoalannya bukan sesederhana apakah seseorang memilih untuk menikah atau tidak, melainkan apakah setiap individu—khususnya perempuan—memiliki kemerdekaan penuh untuk menentukan arah hidupnya sendiri tanpa tekanan, ketakutan, maupun pengekangan.
Penulis: Kheizha Aulia Putri Andini
Editor: Aliyah Iffa
