Setiap 23 September, dunia memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk memperjuangkan hak-hak bahasa penyandang disabilitas teman tuli di seluruh dunia. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas, terutama dalam mengakses informasi dan berkomunikasi dalam ranah publik. Di Indonesia, hal ini sekaligus mengingatkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas bahasa isyarat di ruang publik Indonesia masih menjadi tantangan.
Komnas perempuan pada tahun 2024 menyatakan bahwa akses layanan bahasa isyarat masih terbatas, bahkan belum tersedia di bidang-bidang layanan publik lainnya, seperti lembaga pendidikan, organisasi penyedia layanan, serta informasi yang disampaikan melalui media sosial. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hak yang telah dijamin dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut menerangkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas kebebasan dalam berkomunikasi, mempunyai hak atas pendidikan, serta dilibatkan atau berperan dalam masyarakat.
Namun, sampai saat ini, hak tersebut belum sesuai dengan kenyataan yang dialami penyandang disabilitas. Maka, muncul berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam memperoleh akses komunikasi dan informasi di ruang publik bagi penyandang disabilitas teman tuli. Oleh karena itu, pemenuhan hak yang telah diatur dalam undang-undang perlu diikuti dengan penyediaan layanan publik yang merata.
Kesenjangan Akses Bahasa Isyarat
Kesenjangan akses bahasa isyarat masih terlihat dari keterbatasan layanan komunikasi bagi penyandang disabilitas teman tuli. Salah satunya dalam jumlah penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) di instansi pemerintah dan layanan medis yang belum sebanding dengan kebutuhan.
Pada tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan bahwa rasio Juru Bahasa Isyarat (JBI) hanya mencapai satu untuk 3.840 teman tuli. Hal ini menunjukkan rasio yang sangat jauh dari rekomendasi yang mengharapkan satu JBI untuk 100 teman tuli.
Pemenuhan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi bagian penting dalam mewujudkan aksesibilitas komunikasi bagi penyandang disabilitas tuli. Seperti dalam Pasal 39 ayat (3) UU, penyiaran menyebutkan bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.
Sehingga, saat ini sebagian televisi telah menyediakan layanan bahasa isyarat, tetapi pemenuhannya masih terbatas dan belum merata. Hal ini terlihat dari aspirasi penyandang disabilitas yang disampaikan terhadap KPI supaya Juru Bahasa Isyarat turut dihadirkan dalam program berita televisi.
Tantangan Bahasa Isyarat di Dunia Pendidikan
Kesenjangan akses bahasa isyarat juga menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Di Sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) lebih mengutamakan metode oralisme tanpa menggunakan BISINDO—Bahasa Isyarat Indonesia. Peneliti kebahasaan, Haya Fauziyyah Shiyami dan timnya, menjelaskan bahwa metode oral sangat bergantung pada pengucapan kata dan bunyi fonologis.
Sementara, penggunaan BISINDO lebih mengutamakan gerakan tangan dan ekspresi wajah yang terjadi secara bersamaan (simultan). Artinya, dalam penggunaan komunikasi dengan teman tuli, BISINDO lebih direkomendasikan dibanding dengan metode oralisme dalam pembelajaran siswa.
Selain itu, penelitian terbaru dari akademisi Universitas Sebelas Maret, Priyono dan Alexandrin Farah Diba membuktikan bahwa anak yang menggunakan BISINDO mempunyai kepercayaan dan kenyamanan berekspresi yang jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan menggunakan metode oral.
Upaya Memperkuat Bahasa Isyarat
Memperkuat bahasa isyarat merupakan sebuah langkah awal untuk memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas tuli. Ketika langkah tersebut sudah dilakukan, maka akan mampu menciptakan ruang aman dan nyaman yang dirasakan bagi penyandang disabilitas.
KEMENKO PMK–Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Sirhastuti Sulistyaningrum, biasa akrab disapa Lisa, kembali memberikan rekomendasi untuk menguatkan nilai ekosistem bahasa isyarat menjadi bagian penting penyandang disabilitas dalam memperoleh akses komunikasi, layanan, dan kesempatan berperan secara aktif dan setara.
“Dengan memperluas komunikasi bagi penyandang disabilitas tuli, itu akan membuka peluang mereka mengakses layanan sehingga mobilitas mereka akan meningkat. Kami melihat ini sesuatu hal yang bagus,” ujar Lisa.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bahasa isyarat merupakan bagian penting dari pemenuhan hak komunikasi bagi penyandang disabilitas tuli. Deputi Lisa juga mengharapkan supaya kementerian dan lembaga dapat terus memperkuat kebijakan serta membangun ekosistem bahasa isyarat yang lebih inklusif di Indonesia.
Selain rekomendasi tersebut, masih ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penggunaan dan pemenuhan hak bahasa isyarat, salah satunya dengan memastikan akses informasi publik tersedia secara merata. Penggunaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) juga perlu dioptimalkan dan memastikan JBI selalu dihadirkan, baik dalam siaran berita televisi maupun berbagai layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Pentingnya Pengakuan Terhadap BISINDO
Pengesahan dan pengakuan terhadap Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pengakuan tersebut penting untuk memperkuat keberadaan BISINDO sebagai bahasa yang berkembang secara alami di penyandang disabilitas tuli, sekaligus menjadi bagian dari identitas sosial mereka.
Dengan pengakuan dan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan bahasa penyandang tuli, penyediaan layanan pendidikan dan pelayanan publik diharapkan dapat semakin mempertimbangkan kebutuhan komunikasi mereka.
Upaya lainnya dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum pendidikan inklusif yang mendukung penggunaan dan perkembangan bahasa isyarat secara alami. Menurut Suryani dan tim dalam penelitian Pengembangan pendidikan inklusif dengan pendekatan berdiferensiasi melalui metode peer teaching dalam kerangka Kurikulum Merdeka (2024), pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang berupaya mengakomodasi anak berkebutuhan khusus agar memperoleh pendidikan yang layak di sekolah reguler bersama peserta didik lainnya.
Melalui pendidikan inklusif, siswa dengan disabilitas memiliki kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dalam lingkungan yang sama tanpa harus selalu dipisahkan dari peserta didik lainnya.
Pemenuhan Hak Bahasa Isyarat
Pada akhirnya, pemenuhan hak bahasa isyarat tidak cukup berhenti pada aturan atau kebijakan. Akses terhadap informasi, pendidikan, dan pelayanan publik perlu benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Ketika bahasa isyarat semakin diterima dan digunakan secara luas, ruang bagi penyandang disabilitas tuli untuk belajar, berkomunikasi, dan berpartisipasi di tengah masyarakat juga dapat semakin terbuka.
Penulis: Susi Rahmawati
Editor: Aliyah Iffa
Baca juga: Final yang Tak Diinginkan: 1970 Sebuah Novel
