Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali melakukan perjalanan diplomatik setelah hampir lebih dari 3 bulan berdiam diri di tanah air. Pada pekan-pekan awal September, ia mengunjungi dua negara berbeda. Selama 4 hari, tepatnya pada 1–4 September 2026, dilansir dari laman resmi Presiden RI, Prabowo menghadiri undangan sebagai tamu kehormatan dalam Eastern Economic Forum (EEF) yang dihelat di Vladivostok, Rusia.
Tak sampai dua pekan berselang, Prabowo Subianto kembali terbang. Masih melansir laman Presiden RI, kali ini rombongannya menuju New Delhi untuk menghadiri KTT BRICS di India. BRICS sendiri merupakan aliansi dagang dan geopolitik bagi negara-negara berkembang atau pasar berkembang, seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. KTT BRICS berlangsung selama dua hari, yakni pada 12–13 September 2026. Agendanya membahas mengenai ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta inovasi di bidang teknologi.
Baca juga: Pidato Presiden dalam Sorotan: Mengapa Pernyataan Prabowo Kerap Menimbulkan Polemik?
Masalah Domestik Belum Diselesaikan
Di sisi lain, pemerintah di dalam negeri masih berhadapan dengan permasalahan yang kompleks. Dalam sebulan terakhir, rentetan berita buruk terus mengudara di linimasa dan portal berita. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimpa wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa distrik di Papua. Selama musim panas hingga pertengahan September 2026, karhutla hebat melanda Kalimantan Barat. Laporan BNPB via Antara mencatat lahan seluas 48.535,75 hektar terdampak oleh bencana tersebut. Hingga kini, petugas masih terus berusaha memadamkan kobaran api.
Karhutla yang menimpa beberapa kawasan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan hidup, tetapi juga kondisi kesehatan warganya. Keseriusan dampak kesehatan ini tecermin dari data yang dirilis Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, dalam konferensi pers di Kemenko Polkam pada 22 September 2026 lalu. Pihaknya menyatakan bahwa 174.694 kasus ISPA ditemukan di berbagai kota terdampak selama periode Agustus hingga September 2026.
Keadaan ini kian diperburuk oleh kejadian erupsi beberapa gunung di Indonesia secara bersamaan. Dilansir dari Detik, Gunung Anak Krakatau, Semeru, Lewotobi, Ili Lewotolok, Marapi, dan Gunung Ibu masih dalam pemantauan. Bahkan, abu vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Krakatau terbang hingga Ibu Kota Jakarta. Erupsi beruntun ini berpengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat hingga memaksa mereka untuk mengungsi sementara waktu.
Selain itu, kecelakaan kapal kian menambah derita dalam negeri. Kejadian terbaliknya KMP Virgo Transport 8 di Masalembo, Laut Jawa, membawa duka tersendiri. Hingga 25 September 2026 lalu, Basarnas melaporkan via Detik bahwa 150 korban berhasil dievakuasi dari tragedi tersebut. Dari total korban tersebut, sebanyak 108 orang selamat dan 42 orang dinyatakan kehilangan nyawa. Beberapa hari sebelum tragedi tersebut, dilansir dari Beritasatu, sebuah kapal cepat berisi lima orang jurnalis dan tiga kru kapal dinyatakan hilang kala meliput di wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau.
Gajah di Pelupuk Mata Tak Tampak, Semut di Seberang Lautan Tampak
Sebagai seorang kepala negara, tentu Prabowo memiliki agenda diplomasinya sendiri. Bukan perkara mudah menjaga citra sebagai “bangsa besar” di depan publik global. Pasalnya, ia memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan bilateral sekaligus memperkuat marwah Indonesia di wajah forum internasional. Melalui kehadiran-kehadiran di forum global tentu dapat membantu Indonesia semakin terlihat di mata dunia.
Namun, pilihan Prabowo untuk mengikuti forum luar negeri di tengah carut-marut kondisi domestik memicu pertanyaan publik terkait skala prioritasnya. Apakah Prabowo lebih mengutamakan citra Indonesia di mata global dibandingkan menuntaskan isu dalam negeri? Apakah sang presiden merupakan sosok nyata dari peribahasa gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak?
Pertanyaan yang sarat akan kritik ini bukan muncul semata-mata karena seringnya Prabowo plesiran ke luar negeri, Kritik itu ditujukan sebagai respons publik yang mempertanyakan komitmen utama presiden. Pasalnya, Presiden Prabowo baru mengunjungi salah satu lokasi terdampak karhutla ketika area kerusakan sudah makin meluas, yakni pada 22 Agustus 2026. Padahal, data Sipongi Gakkum Kementerian Kehutanan mencatat sudah 38.310,86 hektar lahan di Kalimantan Barat yang terdampak karhutla. Ini terhitung sejak awal tahun hingga Juli 2026. Adapun luasan tersebut baru mencakup wilayah yang dikunjungi presiden pada hari itu saja.
Jika menilik lebih jauh, karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah berdampak pada 202.010,96 hektar di seluruh Indonesia. Namun, setelah meninjau lokasi hanya selama satu hari, presiden langsung kembali bertolak ke Jakarta. Ironisnya, api penyebab karhutla padahal belum kunjung padam. Seminggu kemudian inilah, Prabowo dan kolega justru terbang menuju Vladivostok, Rusia, guna menghadiri Eastern Economic Forum (EEF).
Bangsa (Bermasalah) Besar
Agenda peninjauan bencana di dalam negeri yang hanya berlangsung satu hari ini terasa berbanding terbalik dengan durasi kunjungannya di luar negeri. Sebut saja di New Delhi, India, Prabowo diagendakan berada di India selama tiga hari. Sementara itu, lawatannya ke Vladivostok, Rusia, memakan waktu lebih panjang hingga 4 hari. Berdasarkan data ini, presiden terkesan seperti enggan berlama-lama meninjau lokasi bencana di tanah air. Apalagi, wilayah yang disambanginya hanya berkutat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tanpa mendatangi wilayah lain dengan krisis serupa.
Begitulah kenyataannya. Bencana masih terjadi, asap tetap membumbung tinggi, dan masyarakat masih berharap keikutsertaan negara dalam memperbaiki. Oleh karena itu, benang merah permasalahan ini bukan semata-mata boleh atau tidaknya seorang presiden melakukan kunjungan luar negeri. Persoalan utamanya terletak pada bagaimana pemerintah menentukan skala prioritas terhadap permasalahan yang datang secara bersamaan. Ketika diplomasi di luar negeri dikejar, masyarakat di wilayah terdampak tetap kesulitan bernapas dan terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri.
Tak bisa dipungkiri, diplomasi memang memiliki nilai yang tinggi. Namun pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepala negara yang tidak hanya bersinar di forum internasional, tetapi juga sensitif dan peduli pada persoalan di halaman rumah sendiri. Membangun citra Indonesia di mata global adalah sebuah keharusan. Meskipun begitu, presiden tetap tidak boleh melupakan fakta bahwa permasalahan dalam negeri tidak akan ikut mengudara bersamanya ke luar negeri.
Penulis: Dicky Satria Pratama
Editor: Muhammad Hilmy Harizaputra
Baca juga: Perubahan Lahir dari Karya Berjuta Massa, Bukan Hasil Kerja Segelintir Mahasiswa
