Rabu (20/05/2020) Platform Twitter diramaikan dengan tagar #MahasiswaUPITolakBayarUKT. Tagar ini ramai karena merespon tersebarnya surat edaran UPI nomor 030 tahun 2020. Surat tersebut berisi tentang pembayaran UKT/BPP serta pengisian IRS dan perwalian daring semester ganjil tahun akademik 2020/2021 bagi mahasiswa UPI tahun 2020/2021 dan sebelumnya.
Tersebarnya surat tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan mahasiswa karena dianggap memberatkan. Hal itu membuat mahasiswa UPI menuntut pihak kampus untuk membebaskan mahasiswa dari biaya UKT. Tuntutan itu dilakukan dengan cara menggaungkan tagar #MahasiswaUPITolakBayarUKT di Twitter sebagai bentuk protes pada pihak kampus atas surat edaran tersebut. Kini tagar #MahasiswaUPITolakBayarUKT menjadi trending di Twitter dengan 8.771 tweet dan terus bertambah.
Sebagai keresahan bersama, isu ini langsung disikapi oleh para mahasiswa yang mengatasnamakan individu, ormawa, BEM fakultas, tim independen, atau BEM REMA UPI. Ada yang mengawalinya dengan melakukan riset-riset pada mahasiswa dan membuat petisi yang menuntut UKT/BPP digratiskan. Sejauh ini petisi tersebut telah didukung oleh 6.000 orang.
Baca juga: UKT Mencekik, Aliansi Mahasiswa Bandung Raya (Ambyar) Menggalang Aksi Langsung
Selain tagar #MahasiswaUPITolakBayarUKT, terdapat juga tagar #CutiBersamaYuk yang menyoroti kondisi ekonomi keluarga dari mahasiswa terdampak pandemi. Mengacu pada hasil survey cepat yang melibatkan 1.634 responden yang dilakukan oleh BEM REMA UPI, sebanyak 1.150 responden (70%) mahasiswa UPI mengalami kesulitan membayar UKT semester ganjil 2020-2021 karena dampak pandemi Covid-19 dengan beragam masalah seperti pemotongan gaji, PHK, dan diberhentikan sementara sehingga penghasilan tidak menentu.
Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak kampus mengenai aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa. Belum ada kepastian pula dari mahasiswa sampai kapan aksi protes ini akan berlangsung. Yang jelas para mahasiswa berharap kampus mengabulkan tuntutan mereka untuk membebaskan UKT.
