Senin (08/03), ratusan massa melakukan aksi di Bandung untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia. Sebelumnya, Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, korban penggusuran Tamansari, dan elemen masyarakat lainnya melakukan long march dari Jl. Braga hingga Gedung Sate. Aksi tersebut berlangsung damai dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Selama long march, massa menyuarakan isu-isu melalui poster dan orasi. Isu-isu yang diangkat di antaranya pengesahan RUU-PKS dan RUU-PPRT, pencabutan Omnibus Law, pencabutan otonomi khusus di Papua, kekerasan seksual, pendidikan ramah gender, kesejahteraan buruh perempuan, penggusuran Tamansari, dan lain-lain.
Aksi Hari Perempuan Sedunia 2021 kali ini bertema “Kapitalisme adalah Pandemi, Persatuan Perempuan adalah Solusi”. Tema tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang tersistematis dan dari di berbagai lini yang dirasakan oleh kaum perempuan.
Khususnya buruh yang kesulitan mendapatkan haknya untuk cuti haid, melahirkan, dan menyusui. Selain itu, masih maraknya budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai manusia kelas kedua di bawah laki-laki membuat massa yang tersadarkan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya di momen Hari Perempuan ini.
Salah satu massa aksi yang juga seorang mahasiswi, Revi, menjelaskan alasan pribadinya mengikuti aksi karena menurutnya hari perempuan seperti lebaran bagi kaum perempuan. Revi juga mengikuti aksi karena membawa tujuan pribadi, yaitu mengampanyekan anti kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus.
“Aku perempuan dan seorang mahasiswi yang concern di isu kekerasan seksual, aku melihat pembahasan kekerasan seksual belum menjadi pembahasan yang seksi atau penting di dalam kampus.” ujar Revi.
Selain masalah kekerasan seksual, beberapa mahasiswi juga menyoroti konflik di Papua. salah satu mahasiswi asal Papua, Wini, memaparkan kondisi yang terjadi di tempat asalnya. Dia menjelaskan bahwa adanya seorang ibu dan anak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer di Kabupaten Nduga sehingga harus melahirkan di hutan.
Sebagai masyarakat Papua, Wini menuntut pemerintah untuk menarik militer dari sana dan menolak otonomi khusus karena baginya itu tidak menyejahterakan warga Papua. Dia juga berharap pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Papua bisa dihentikan.
