Fajar Realisme Sosialis dan Gelora Kebudayaan Kerakyatan
Pada dekade 1960-an, panggung kebudayaan Indonesia diwarnai oleh benturan pemikiran dan ideologi yang sangat pekat. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra menjadi motor utama gelombang seniman revolusioner di pusat kota yang menyuarakan penolakan terhadap kebudayaan Barat. Oleh karena itu, para seniman menggelar aksi razia hingga pembakaran piringan hitam musik pop. Sementara itu di pedesaan, para penyair, pelukis, dan dramawan melebur bersama kehidupan masyarakat bawah, mencangkul di sawah, serta berbagi ruang hidup dengan buruh dan petani.
Akar kelahiran Lembaga Kebudayaan Rakyat berkaitan erat dengan situasi politik pasca Proklamasi 1945 dan Konferensi Meja Bundar 1949. Kala itu, Indonesia sedang mencari identitas budaya nasionalnya. Di satu sisi, kelompok Gelanggang Seniman Merdeka bentukan Chairil Anwar dan Asrul Sani mengusung universalisme seni yang bebas dari politik. Namun demikian, Lekra hadir mengkritik pandangan borjuis tersebut dan resmi berdiri pada 17 Agustus 1950 atas gagasan D.N. Aidit, Njoto, A.S. Dharta, serta M.S. Ashar. Selanjutnya, lewat Mukadimah pertamanya, Lekra secara tegas menyatakan bahwa rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan.
Melalui penyempurnaan Mukadimah pada tahun 1956, Lekra secara resmi menetapkan Realisme Sosialis sebagai garis estetika utamanya. Berbeda dengan prinsip Barat yang memisahkan seni dari realitas sosial dan moralitas, Realisme Sosialis mewajibkan seni untuk merefleksikan perjuangan kelas, menggambarkan penderitaan rakyat kecil, serta meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap struktur kekuasaan yang menindas.
Doktrin Politik Sebagai Panglima dan Arena Pertarungan Ideologi
Puncak perkembangan gerakan Lekra terjadi setelah Kongres Nasional Pertama di Solo pada tahun 1959 lewat perumusan prinsip 1-5-1. Prinsip ini menetapkan politik sebagai panglima, yang dipadukan dengan lima kerja kebudayaan dan metode Turun ke Bawah (Turba). Melalui metode Turba ini, para seniman hidup bersama rakyat untuk menyerap langsung realitas penderitaan massa. Selain itu, Lekra juga membentuk tujuh lembaga kreatif yang menaungi bidang sastra, seni rupa, film, drama, musik, tari, hingga ilmu pengetahuan.
Kendati tampak sangat solid dari luar, internal Lekra menyimpan dinamika dan perbedaan pandangan yang cukup signifikan. D.N. Aidit berupaya menjadikan Lekra sebagai bagian resmi dari Partai Komunis Indonesia, sedangkan Njoto berjuang mempertahankan Lekra sebagai organisasi kebudayaan yang terbuka dan independen. Keragaman pandangan ini bahkan terlihat ketika tim penyeleksi karya di koran Harian Rakyat menolak naskah puisi karya Aidit karena dianggap belum memenuhi mutu artistik yang dipersyaratkan.
Di arena sastra nasional, penerapan doktrin politik sebagai panglima memicu ketegangan hebat. Melalui rubrik Lentera di harian Bintang Timur asuhan Pramoedya Ananta Toer sejak Maret 1962, Lekra gencar mengecam sastrawan reaksioner seperti B. Sularto dan S. Takdir Alisjahbana. Dampaknya, tekanan ini melahirkan perlawanan dari kelompok lain. Sebagai contoh, sastrawan Kristen mendirikan Lembaga Kebudayaan Kristen dengan menerbitkan karya Gerson Poyk dan Fridolin Ukur. Selain itu, penulis Muslim melahirkan karya keagamaan seperti novel Djamil Suherman dan drama Mohammad Diponegoro.
Puncak perlawanan kelompok non-Lekra terjadi saat para budayawan merumuskan Manifes Kebudayaan pada Agustus 1963 dengan mengusung humanisme universal berbasis Pancasila. Namun demikian, perseteruan ini dimenangkan oleh Lekra di ranah politik hingga Presiden Soekarno melarang Manifes Kebudayaan pada 1964. Dampaknya, pada pertengahan 1965, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melarang peredaran karya para penandatangan manifes serta sastrawan senior seperti Hamka, Mochtar Lubis, dan H.B. Jassin. Akibatnya, para penulis tersebut terpaksa bergerilya menggunakan nama samaran.
Baca juga: Mahasiswa menjadi Korban dari Formalitas Pendidikan Tinggi dan Praktik Manajerial Dosen
Prahara 1965 dan Runtuhnya Panggung Sastra Kiri
Kejayaan Lekra yang sempat mengklaim memiliki ratusan ribu anggota dan ratusan cabang mendadak runtuh akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965. Perubahan peta politik nasional pasca peristiwa tersebut membuat Lekra dicap sebagai organisasi terlarang karena kedekatannya dengan PKI. Para seniman, penyair, dan sastrawannya ditangkap, dipenjara tanpa proses peradilan, atau diasingkan ke Pulau Buru sebagaimana yang dialami oleh Pramoedya Ananta Toer.
Secara yuridis, riwayat aliran Realisme Sosialis di Indonesia ditutup melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1381 Tahun 1965 pada tanggal 30 November 1965 yang melarang seluruh peredaran karya seniman Lekra. Pembredelan massal ini menghancurkan panggung sastra kiri secara seketika. Di antara ribuan seniman yang terdampak oleh gelombang penumpasan tersebut, pelukis Affandi menjadi salah satu pengecualian langka yang tetap diperbolehkan berkarya hingga akhir hayatnya.
Kebangkitan Angkatan 66 dan Sastrawan Eksil di Mancanegara
Di atas reruntuhan gerakan kebudayaan kiri, panggung kesusastraan Indonesia melahirkan wacana dan generasi baru. H.B. Jassin, memproklamasikan lahirnya Angkatan 66 melalui majalah Horison pada Agustus 1966. Generasi tersebut ditandai dengan hadirnya sajak perlawanan terhadap rezim Orde Lama karya Taufiq Ismail, Mansur Samin, dan Bur Rasuanto, serta eksperimen teater mini kata ciptaan W.S. Rendra.
Di sisi lain, prahara politik 1965 melahirkan kelompok sastrawan eksil yang terbuang akibat pencabutan kewarganegaraan. Sebagai contoh, Utuy Tatang Sontani terpaksa pindah dari Tiongkok ke Uni Soviet hingga wafat di Moskow. Selain itu, penyair Agam Wispi berpindah ke Jerman Timur sebelum menetap di Belanda, sedangkan Sobron Aidit mengelola Restoran Koperasi Indonesia di Paris sebagai pusat pelarian politik. Sementara itu, nama-nama seperti Asahan Alham, Kuslan Budiman, dan Alan Hogeland tetap aktif berkarya dari pengasingan mereka di Eropa Barat.
Catatan Reflektif Sejarah Kesusastraan Indonesia
Tragedi kehancuran Lekra dan keruntuhan Sastra Realisme Sosialis memberikan pelajaran sejarah yang mendalam mengenai hubungan antara seni dan kekuasaan. Ketika garis politik dipaksakan secara mutlak dalam kesenian, kebebasan berekspresi akan terancam dan memicu benturan sosial yang destruktif. Meskipun demikian, karya-karya terbaik dari era tersebut tetap mencatatkan pencapaian estetis yang berharga dalam memotret kehidupan rakyat kecil. Pemahaman yang adil terhadap sejarah menjadi kunci utama untuk menghargai keberagaman pemikiran dalam dinamika kesusastraan Indonesia.
Penulis: Nasywa Fauziah Hermanda
Editor: Gizvah Wanda
Baca juga: Final yang Tak Diinginkan: 1970 Sebuah Novel
